Barometerkaltim.id – DPRD dan Pemprov Kaltim menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dalam rapat paripurna ke-50 di Gedung Lantai VI DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Samarinda, Senin (14/11/2022) malam.
Pembahasan APBD 2023 sesuai jadwal ditarget pertengahan November, mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) juga telah melakukan pembahasan untuk perencanaan menyesuaikan program yang akan dilakukan.
Melalui Rapat Paripurna ke-50 DPRD Kaltim, persetujuan dilakukan setelah Badan Anggaran DPRD Kaltim menyampaikan laporan akhir.
Maka Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan atas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran (APB 2023 yang telah dilakukan.
Dinyatakan layak dan patut untuk disetujui bersama sebesar Rp17,20 triliun.
Laporan Banggar disampaikan Sekretaris DPRD Provinsi Kaltim Muhammad Ramadhan.
Rinciannya pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 13,54 triliun.
Pendapatan transfer sebesar Rp 5,93 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp13,85 miliar.
Angka yang disahkan sendiri sebesar Rp17,20 triliun naik dari yang proyeksikan sebelumnya.
Dimana terdapat penambahan penerimaan pendapatan APBD tahun 2023 sebesar Rp2,1 triliun.
Bersumber dari tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp445 miliar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp1,65 triliun.
“Rp17,20 triliun ini berarti pendapatan daerah bagus, tetapi ada pendapatan Silpa yang cukup besar Rp1,65 triliun berarti tidak terserap, itu ada masalah, nanti kita coba tanyakan. Banyak hal yang tidak bisa saya sebut satu persatu,” tegas Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, Senin (14/11/2022) malam.
Melihat proyeksi APBD tahun 2023 ini Hasan Mas’ud juga berharap ada perubahan sistem yang baik dari eksekutif agar tidak terjadi Silpa.
Serta, Pemprov Kaltim diminta agar memperhatikan catatan anggota Dewan dalam Rapat Paripurna melalui interupsi yang dilayangkan.
“Di dewan kita berharap seperti yang disampaikan (interupsi) teman-teman dalam paripurna diadakan lelang awal.
Karena masalah waktu, kondisi cuaca, bisa berpengaruh kepada pembangunan yang tidak tepat waktu dan terjadi Silpa, kedepan mudah-mudahan tidak terjadi lagi,” urainya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang mewakili langsung Gubernur Isran Noor bersyukur telah disetujuinya APBD tahun 2023 oleh kedua belah pihak.
Dia juga mengatakan, angka Rp17,20 triliun di APBD tahun 2023 merupakan tertinggi sepanjang pemerintahan provinsi Kaltim, tentu ini juga diharap berdampak pada kebermanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau saya salah coba di cek, seingat saya dulu pernah Rp15 triliun tertinggi, lalu turun naik. Sekarang Rp17 triliun terbesar (dan tertinggi) sepanjang sejarah (Kaltim), tentu harapan kita anggaran besar ini semoga bermanfaat serta mensejahterahkan untuk masyarakat,” kata Hadi Mulyadi.
Meski nilai APBD tertinggi sepanjang sejarah, menurut Wagub untuk menunjang Ibu Kota Negara (IKN) dengan ikut membangun daerah sekitarnya, nilai Rp17 triliun, guna membangun Provinsi Kaltim yang luas belum lah cukup untuk mengcover setidaknya luasan yang ada.
Untuk itu, dia juga berharap andil pusat dalam pemberian bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau proyek investasi skala besar juga bisa diberikan kepada Bumi Mulawarman.
“Rp17 triliun tetap kecil dibanding provinsi kita yang luas, oleh karena itu kita berharap tetap bantuan dari pusat dalam bentuk DAK, proyek-proyek investasi yang besar, karena kita kan menjadi IKN, kalau bicara IKN Rp17 triliun tidak ada apa-apanya (menunjang IKN).
Tapi kita tetap bersyukur, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pembangunan di kabupate/kota di daerah-daerah yang memerlukan anggaran,” tandas Wagub Kaltim.
Mengenai target realisasi PAD tahun depan, Pemprov Kaltim juga masih optimis dengan OPD terkait yang mana mendapat masukan dari dewan terkait potensi PAD dari beberapa sektor yang masih dinilai belum maksimal tergarap.
Serta adanya tambahan dana dari World Bank dimana Kaltim berhasil menurunkan emisi karbon serta dapat menjaga hutan.
Termasuk catatan legislatif soal diadakannya lelang diawal tahun agar serapa anggaran serta pembangunan infrastruktur dapat dimulai lebih awal.
“Tahun depan kalau progresnya memungkinkan, karena Bapenda terus menggali PAD yang belum maksimal. Misalnya, ada kompensasi emisi karbon dan DBH sawit yang belum masuk,” tegas Hadi Mulyadi.
“Kalau saya dari dulu ingin begitu (lelang diawal), cuman ada persoalan dari pusat mengenai proses atau sistem, kalau prinsip saya lebih cepat lebih baik,” sambungnya menutup keterangan.
Sekadar informasi rapat paripurna sendiri dihadiri dan dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, wakil ketua dan seluruh Anggota Badan Anggaran bersama-sama Tim TAPD Provinsi Kaltim.
Dalam rapat juga hadir 37 anggota dewan, serta terlihat Kepala Biro dilingkup Setdaprov Kaltim dan beberapa Kepala OPD Pemprov Kaltim.
