Barometerkaltim.id – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendorong agar pengelolaan jalur air Sungai Mahakam yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat dialihkan ke pemerintah daerah. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyatakan bahwa provinsi memiliki kapasitas dan kesiapan untuk mengambil alih pengelolaan jalur strategis tersebut.
Menurutnya, sejumlah peristiwa seperti kelalaian dalam pelaksanaan operasional di Sungai Mahakam dan minimnya pendapatan yang diperoleh dari potensi jalur air itu, menjadi alasan kuat untuk merebut kembali pengelolaan ke daerah.
“Kita DPRD tentu dalam beberapa pembicaraan terakhir, baik lewat apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR maupun lewat rapat-rapat komisi, mendorong agar Provinsi Kalimantan Timur dapat ikut andil mengelola perairan,” ungkap Firnadi, belum lama ini.
Firnadi menilai bahwa pengelolaan jalur sungai oleh pemerintah pusat belum mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah. Ia meyakini, jika dikelola oleh provinsi, potensi jalur air tersebut bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak pendapatan serta menjamin pelayanan publik yang lebih baik.
“Intinya, pengelolaan di perairan kita pun mampu kita tangani sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, daerah memiliki potensi, sumber daya manusia, serta pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi geografis dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, ia menilai tidak ada salahnya jika Pemprov mengajukan permintaan resmi ke pemerintah pusat untuk membuka ruang kerja sama atau alih kelola secara bertahap.
Ia pun berharap agar Pemerintah Provinsi tidak ragu memperjuangkan kewenangan ini melalui jalur regulasi dan diplomasi dengan kementerian terkait.
“Kita tentu bisa saja memenuhi syarat-syarat pusat, misalnya terkait dengan bagi hasil atau kontribusi ke APBN. Tapi yang penting, potensi perairan ini bisa dikelola lebih dekat dan efisien oleh daerah,” pungkas Firnadi.(Adv/dprdkaltim/yhon)
