Barometerkaltim.id – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandi, menyoroti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum tuntas ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi. Ia menyebut masih banyak proyek yang mangkrak, terutama di sektor pendidikan, dan hal ini harus menjadi perhatian serius.
“Rekomendasi BPK tidak bisa diselesaikan secara spontan. Harus ada langkah yang sistematis dan tuntas. Kalau tidak, kita hanya akan mendapat opini WTP sebagai formalitas, tanpa menyentuh kualitas sebenarnya dari tata kelola anggaran,” ungkap Agus.
Ia menyebut beberapa sekolah, terutama di daerah seperti Marangkayu, Penajam Paser Utara, dan Paser, membutuhkan perbaikan serius. Dari hasil tinjauan langsung DPRD, banyak bangunan sekolah yang belum rampung, atau tidak berkelanjutan pengerjaannya.
“Kalau kita mau meningkatkan skor tata kelola, ya semua temuan harus ditindaklanjuti. Rapor kita masih 72, di bawah rata-rata nasional 74. Bahkan Balikpapan dan Bontang itu skornya sudah jauh di atas kita,” tambahnya.
Agus juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim melalui Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPK) akan segera memfinalisasi laporan sebagai bentuk pengawasan atas kinerja eksekutif.
“Temuan BPK ada hampir 1.000, dan yang baru ditindaklanjuti sekitar 400. Ini harus dikejar. Tahun ini harus jadi tahun penyelesaian agar kita benar-benar bisa membuktikan bahwa pengelolaan keuangan kita baik, bukan hanya formal di atas kertas,” tutupnya.(Adv/dprdkaltim/yhon)
