Barometerkaltim.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, menegaskan pentingnya netralitas TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia menyerukan agar seluruh pihak menjaga profesionalisme dan menghindari keterlibatan dalam politik praktis demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
“Netralitas adalah keharusan bagi TNI, Polri, dan ASN. Mereka harus fokus menjalankan tugas tanpa berpihak kepada salah satu kandidat atau partai,” ujar Abdulloh.
Abdulloh mengingatkan bahwa prinsip netralitas ini diatur dalam undang-undang dan merupakan bagian dari etika profesional. Menurutnya, pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak hanya mencoreng nama baik institusi tetapi juga berpotensi merusak proses demokrasi yang jujur dan adil.
“Ketika aparat negara terlibat dalam politik praktis, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa tergerus, dan ini berdampak buruk bagi stabilitas demokrasi kita,” tegasnya.
Ia juga mengimbau pemerintah daerah dan para pimpinan institusi untuk memberikan arahan tegas kepada anggotanya terkait larangan berpolitik praktis. Selain itu, masyarakat diharapkan turut memantau dan melaporkan jika menemukan indikasi ketidaknetralan aparat negara selama Pilkada berlangsung.
Abdulloh menekankan bahwa netralitas aparat negara menjadi salah satu kunci utama untuk memastikan Pilkada berjalan dengan baik. Ia optimistis, dengan komitmen semua pihak, Kalimantan Timur dapat menjadi contoh pelaksanaan Pilkada yang bersih dan berkualitas.
“Netralitas bukan hanya tentang menaati aturan, tetapi juga menjaga kredibilitas institusi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Abdulloh berharap seluruh elemen di Kalimantan Timur dapat berkontribusi dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang damai, transparan, dan demokratis.
