Barometerkaltim.id – Mahakam Ulu (Mahulu) dengan bentang geografisnya yang terdiri dari lima kecamatan dan puluhan kampung, menyimpan tantangan besar dalam menghadapi siklus alam banjir dan kemarau yang datang silih berganti setiap tahun.
Wilayah perbatasan ini memang telah terbiasa dengan perubahan ekstrem tersebut, namun beban terbesar tetap dirasakan masyarakat ketika aktivitas harian mereka terhambat.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam menyikapi kondisi ini ada di pemerintah kabupaten.
Menurutnya, hanya pemerintah setempat yang paling memahami kebutuhan nyata masyarakat karena berada paling dekat dengan mereka.
“Peran kabupaten sangat vital. Mereka yang paling tahu kondisi lapangan dan yang paling bisa segera mengambil tindakan. Karena itu strategi harus disiapkan, baik untuk jangka pendek maupun panjang,” ungkap Ekti.
Ia menekankan bahwa strategi tersebut tidak bisa sebatas penanganan darurat, melainkan harus meliputi pembangunan infrastruktur penunjang distribusi logistik, penguatan ketahanan pangan lokal, hingga penerapan mitigasi bencana yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Dengan langkah-langkah itu, dampak banjir maupun kemarau diharapkan dapat diminimalisir sehingga tidak semakin membebani warga.
Meski provinsi maupun pemerintah pusat tetap hadir memberi dukungan, Ekti menilai inisiatif awal harus lahir dari pemerintah kabupaten.
“DPRD Kaltim tentu mendorong adanya sinergi antara provinsi, kabupaten, dan pusat. Tapi pondasi utama ada di kabupaten, karena mereka yang memegang tanggung jawab pertama,” tegasnya.
Menurutnya, kesiapan pemerintah kabupaten bukan hanya soal menjaga distribusi bahan pokok, tetapi juga memastikan layanan dasar tetap berjalan.
Hal ini penting, mengingat saat musim kemarau jalur transportasi sungai sering tidak bisa diakses, sementara biaya distribusi darat jauh lebih tinggi. Sebaliknya, ketika banjir melanda, pemukiman warga kerap terendam dan aktivitas masyarakat lumpuh.
“Kalau Pemkab tidak sigap, dampaknya langsung terasa ke masyarakat. Karena itu pemerintah daerah harus benar-benar menyiapkan langkah antisipatif agar tidak sekadar terjebak pada penanganan reaktif,” tambahnya.
Ekti menegaskan, DPRD Kaltim akan terus mengawal agar koordinasi lintas level pemerintahan berjalan efektif. Namun ia kembali mengingatkan, garda terdepan tetap pemerintah kabupaten.
“Hanya dengan kesiapan dari daerah, masyarakat Mahulu bisa lebih terlindungi dari siklus alam yang terus berulang,” tandasnya.
