Barometerkaltim.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Yeni Eviliana, menyoroti persoalan keterbatasan jumlah sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Paser. Kondisi ini disebut masih menjadi tantangan serius dalam upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah selatan Kaltim tersebut.
Legislator asal daerah pemilihan Paser itu menyebut, salah satu wacana yang muncul adalah menggabungkan fasilitas antara SMA dan SMP untuk sementara waktu.
Gagasan itu, menurutnya, bisa saja menjadi solusi jangka pendek, namun tetap harus melalui pembahasan lebih mendalam.
“Memang ada wacana SMA dan SMP dijadikan satu, tapi untuk detailnya perlu dibahas lewat rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim,” ujar Yeni.
Yeni menegaskan, penggabungan sekolah tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampak bagi proses pembelajaran.
Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus memastikan kualitas pengajaran tidak menurun dan kebutuhan siswa tetap terlayani dengan baik.
“Kalau mau diterapkan, perlu kajian matang. Jangan sampai malah menimbulkan masalah baru, baik untuk siswa, guru, maupun orang tua,” tambahnya.
Politikus perempuan itu juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membahas wacana ini.
Menurutnya, selain Disdikbud, suara masyarakat Paser, terutama para orang tua dan tenaga pendidik, juga harus menjadi pertimbangan utama.
“Karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita di Paser, maka harus ada ruang dialog yang lebih luas,” ungkapnya.
Yeni berharap melalui RDP, pemerintah dapat menemukan solusi terbaik, apakah itu melalui penggabungan sementara atau justru dengan mempercepat pembangunan unit SMA baru di daerah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana memastikan anak-anak di Paser mendapatkan akses pendidikan menengah yang layak, merata, dan berkualitas,” pungkasnya.
