Barometerkaltim.id – Rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kembali mencuat sebagai topik hangat di Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai wacana pemekaran harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi administrasi, tetapi juga kesiapan sumber daya daerah untuk menjalankannya.
Menurut Ekti, pemekaran tidak sekadar membentuk pemerintahan baru, melainkan menuntut kemampuan daerah menyediakan layanan dasar dan infrastruktur. Mulai dari pembangunan kantor, penyiapan aparatur, hingga fasilitas penunjang seperti transportasi, listrik, dan air bersih. Tanpa perhitungan matang, pemekaran justru berisiko menambah beban fiskal.
“Pemekaran memang tujuannya mendekatkan pelayanan publik. Tapi harus realistis. Kalau infrastrukturnya belum siap, anggaran belum jelas, malah bisa jadi masalah baru. Jangan sampai pemekaran hanya sebatas euforia politik,” tegas Ekti.
Ia menambahkan, Kutai Barat merupakan wilayah yang luas dengan tantangan geografis yang nyata. Jarak antarkecamatan dan kampung yang jauh membuat distribusi pelayanan publik selama ini belum maksimal. Karena itu, DOB memang bisa menjadi solusi, namun harus diiringi persiapan yang kuat.
Selain kesiapan teknis, Ekti menilai komunikasi antara pemerintah kabupaten, DPRD setempat, dan masyarakat juga menjadi kunci. Proses pengajuan DOB ke provinsi maupun pemerintah pusat tidak akan berjalan tanpa kesepakatan bersama di tingkat lokal.
“Kalau proses di kabupaten saja belum jalan, sulit untuk sampai ke provinsi. Jadi yang paling penting sekarang adalah konsolidasi di tingkat daerah dulu,” ujarnya.
DPRD Kaltim sendiri, kata Ekti, pada prinsipnya mendukung setiap langkah yang bertujuan mempercepat pembangunan dan memberdayakan masyarakat.
Namun dukungan itu harus diikuti dengan kepastian bahwa seluruh syarat administrasi, kajian akademis, dan kesiapan anggaran benar-benar terpenuhi.
“Dengan demikian, pemekaran DOB Kutai Barat tidak hanya menjadi wacana, melainkan langkah strategis yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mempercepat pelayanan publik dan menciptakan pemerataan pembangunan di daerah pedalaman Kaltim,” tandasnya.
