Barometerkaltim.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemrov Kaltim) tengah menunggu kepastian resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Rp5 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yeni Eviliana, menjelaskan keputusan pemangkasan DBH akan diumumkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dijadwalkan keluar pada 23 September 2025. Hasil tersebut akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun ulang simulasi belanja daerah.
“Kepastiannya mungkin sekitar 23 September, apa saja yang bakal dipangkas. Namun dengan adanya pemangkasan, program prioritas Gubernur Kaltim tidak akan terpengaruh,” ujar Yeni.
Meski kepastian dari pusat belum diperoleh, DPRD dan Pemprov Kaltim tetap melanjutkan agenda penyusunan APBD. Pada Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim, kedua pihak telah menandatangani kesepakatan bersama atas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Yeni menegaskan, langkah antisipasi sudah disiapkan apabila pemotongan DBH benar-benar terjadi. Salah satunya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk penerapan pajak alat berat.
“Pemerintah pasti mencari pendapatan di luar DBH untuk menambah PAD,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Selain meningkatkan PAD, efisiensi belanja juga akan menjadi fokus. Yeni menegaskan penghematan akan diterapkan pada pos yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti perjalanan dinas, rapat, hingga pengadaan barang dan jasa yang sifatnya administratif.
“Pos yang tidak berdampak langsung pada masyarakat akan dirasionalisasi. Belanja publik tetap prioritas,” tegasnya.
Dengan strategi tersebut, DPRD dan Pemprov Kaltim berharap pembangunan tetap berjalan optimal meski menghadapi ketidakpastian fiskal dari pusat. Sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik dipastikan tidak akan terganggu.
