Barometerkaltim.id – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Arfan, menyatakan kesiapannya untuk menyuarakan berbagai persoalan infrastruktur di daerah pemilihannya, khususnya Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dalam rapat resmi DPRD mendatang. Menurutnya, meski telah hadir dalam rapat pimpinan, kesempatan untuk menyampaikan secara langsung aspirasi dari Dapil VI belum dapat terealisasi karena jadwal agenda yang masih belum final.
“Tadi sebenarnya kami dari Dapil VI ingin menyampaikan langsung kondisi jalan yang rusak di Kutim. Tapi karena masih rapat pimpinan, waktunya belum pas. Nanti akan kami angkat di forum yang berikutnya,” ujar Arfan saat ditemui beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan bahwa tugas anggota DPRD adalah membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terlebih di wilayah-wilayah yang selama ini minim perhatian seperti Kutim. Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga, lanjut Arfan, adalah kondisi jalan yang rusak parah dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jalan-jalan di beberapa titik di Kutim sangat memperihatinkan. Ini sudah lama menjadi keluhan warga, dan harus segera mendapat perhatian dari pemerintah provinsi,” katanya.
Arfan menyebut bahwa dirinya telah mengikuti isu-isu infrastruktur sejak menjabat sebagai anggota DPRD tingkat kabupaten. Pengalamannya itu, menurutnya, menjadi bekal dalam memperjuangkan perbaikan infrastruktur secara lebih strategis di level provinsi.
“Saya sudah mengikuti masalah ini sejak lama, bahkan sejak saya masih di DPRD kabupaten. Sekarang saatnya membawa persoalan ini ke meja provinsi agar mendapat solusi konkret,” jelasnya.
Ia pun menegaskan komitmennya untuk menjadikan isu perbaikan jalan dan kebutuhan infrastruktur lainnya sebagai prioritas dalam pembahasan anggaran maupun pengawasan kebijakan. Arfan berharap masukan dari masyarakat Kutim bisa segera dijawab dengan kebijakan dan langkah nyata dari pemerintah daerah.
“Insyaallah nanti dalam rapat berikutnya, akan saya sampaikan semua keluhan dari masyarakat, terutama soal jalan dan kebutuhan lainnya. Mudah-mudahan ada kebijakan yang bisa segera dibuat,” pungkasnya.(Adv/dprdkaltim/yhon)
