Barometerkaltim.id – Komisi III DPRD Kalimantan Timur juga menyoroti pentingnya penanganan cepat dan tanggap terhadap warga yang menjadi korban longsor. Dengan jumlah keluarga terdampak mencapai 22, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dinilai cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, baik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Pemerintah Provinsi Kaltim diminta untuk mempercepat upaya bantuan dan relokasi.
“Saya rasa bantuan mungkin sudah diberikan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini dari BPBD atau pun juga dari dinas lainnya. Tapi yang jelas kita juga meminta kepada pemerintah untuk bisa menanggulangi bencana ini,” kata Reza.
Menurutnya, keberpihakan pada masyarakat kecil harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi bencana seperti ini.
Selain mendesak bantuan langsung, Komisi III juga menilai penting untuk menyiapkan solusi jangka panjang berupa relokasi yang layak dan aman. Reza menyebut bahwa pemerintah kabupaten telah menunjukkan inisiatif dengan menawarkan pembangunan hunian baru untuk korban.
Namun ia menegaskan, proses relokasi tidak boleh hanya bersifat formalitas, tetapi harus benar-benar memperhatikan kelayakan dan kebutuhan warga.
“Kita harap baik BPBD maupun dinas terkait lainnya bisa segera memberi solusi konkret, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Apalagi di sana juga ada rumah ibadah yang terdampak, itu harus menjadi prioritas untuk segera mendapat bantuan,” pungkas Reza Fachlevi.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah dan perusahaan bisa bekerja sama menyiapkan lahan pengganti serta fasilitas pendukung, agar kehidupan warga bisa kembali normal secepat mungkin.(Adv/dprdkaltim/yhon)
