Barometerkaltim.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Imawan, menegaskan pentingnya pendekatan yang hati-hati dan berbasis kajian dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ia mengingatkan bahwa pembangunan ini jangan sampai menjadi proyek yang dipaksakan tanpa memperhitungkan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat lokal.
“Saya sudah menyampaikan dari awal bahwa pemindahan IKN ini seharusnya tidak dilakukan secara terburu-buru. Harus ada pertimbangan yang matang, ilmiah, dan bijaksana. Jangan sampai ini menjadi keputusan politik yang hanya berorientasi pada simbolisme, tanpa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kaltim, khususnya warga PPU dan Paser,” ujar Fadly, saat diwawancarai, Rabu (28/05/2025).
Menurut Fadly, salah satu hal yang penting dalam proyek strategis nasional sebesar ini adalah kebijakan-kebijakan yang mendahului proses pembangunan. Ia menilai, kebijakan yang pro terhadap masyarakat lokal seharusnya lebih dahulu disiapkan sebelum pelaksanaan fisik proyek dimulai. Hal ini penting agar pemindahan pusat pemerintahan benar-benar membawa perubahan positif bagi wilayah sekitar.
“Kita tahu proyek IKN ini sudah berjalan, dan tingkat aktivitas ekonomi di sekitar kawasan inti sangat tinggi. Tapi kita harus jujur, sejauh ini dampaknya terhadap daerah sekitarnya masih sangat terbatas. Bahkan, masyarakat di kabupaten tetangga seperti Paser pun belum merasakan dampaknya,” tegasnya.
Fadly menyebut bahwa proyek ini harus disertai dengan strategi pemerataan pembangunan, agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton. “Jangan sampai masyarakat Kaltim, apalagi yang berada di sekitar IKN, hanya melihat kemegahan proyek ini tanpa mendapatkan akses dan manfaat yang adil,” imbuhnya.
Ia pun berharap, sebelum tahun 2028 saat pemindahan pusat pemerintahan direncanakan benar-benar terjadi, pemerintah pusat dapat memastikan adanya regulasi dan kebijakan konkret yang berpihak kepada daerah. “Kita ingin masyarakat Kaltim ikut tumbuh bersama IKN, bukan terpinggirkan oleh pembangunan nasional,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim/yhon)
