Barometerkaltim.id – Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman KA, memberikan sorotan serius terkait belum terealisasinya sejumlah janji dan komitmen yang telah disampaikan oleh Gubernur Kaltim dalam berbagai kunjungan kerja mengenai pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU). Menurutnya, walaupun komitmen tersebut telah disampaikan secara terbuka, realisasi pembangunan yang diharapkan belum secara signifikan tercermin dalam struktur anggaran dan program APBD Provinsi Kalimantan Timur.
“Kita memang mendengar banyak janji tentang pembangunan ruas jalan strategis dari Gubernur dan jajaran pemerintah provinsi. Namun, ketika kita melihat kembali dokumen APBD dan realisasi program, implementasi tersebut masih belum nyata. Ini menjadi perhatian serius yang harus segera ditindaklanjuti bersama,” ungkap Abdurahman, Kamis (23/05/2025).
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar ruas jalan di wilayah Paser dan PPU masih berstatus non-status, artinya belum secara resmi masuk dalam daftar jalan provinsi sehingga tidak memiliki payung hukum administratif yang memungkinkan untuk mendapat pembiayaan dari pemerintah provinsi secara langsung. Hal ini menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
“Oleh karena itu, kami mendorong agar pemerintah provinsi segera merumuskan skema bantuan keuangan yang legal, jelas, terukur, dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Menunggu peningkatan status jalan menjadi provinsi saja tidak cukup karena akan memakan waktu lama dan kita bisa kehilangan momentum penting,” tambahnya.
Abdurahman menekankan bahwa masyarakat di Paser dan PPU sangat membutuhkan akses jalan yang layak sebagai sarana utama mobilitas ekonomi dan sosial. Ia menyarankan agar jalur alternatif pembiayaan seperti bantuan keuangan langsung atau program strategis daerah segera diimplementasikan untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan.
“Jangan sampai masyarakat di wilayah ini harus terus menunggu tanpa ada kepastian. Jalan yang baik bukan hanya urusan pembangunan fisik, tapi juga kunci untuk membuka akses ke peluang ekonomi dan pelayanan dasar,” katanya.
Menutup keterangannya, Abdurahman KA mengingatkan bahwa Paser dan PPU bukan hanya bagian integral dari Kalimantan Timur, tetapi juga berperan sangat strategis sebagai pintu gerbang logistik sekaligus daerah penyangga utama bagi pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh sebab itu, dukungan nyata dari Pemerintah Provinsi Kaltim dalam hal infrastruktur jalan harus dijalankan secara lebih serius, terencana, dan terukur demi kemajuan bersama. (Adv/dprdkaltim/yhon)
