Barometerkaltim.id – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyoroti kondisi ironi di sektor transportasi air Kalimantan Timur. Meski aktivitas lalu lintas sungai sangat padat, terutama dari kapal dan tongkang yang mengangkut hasil tambang, provinsi ini tidak mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama sekali dari sektor tersebut.
“Setiap hari kita lihat tongkang-tongkang lewat di Mahakam, membawa hasil bumi kita. Tapi daerah tidak dapat satu rupiah pun. Padahal, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Jalan rusak, sungai dangkal, dan lingkungan tercemar. Ini ketimpangan yang nyata,” ujar Subandi.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, kewenangan pengelolaan transportasi air masih berada di tangan pemerintah pusat. Akibatnya, Pemprov tidak bisa menetapkan tarif retribusi atau memperoleh bagi hasil dari kegiatan transportasi air yang ada.
“Kalau kita bicara keadilan fiskal, ya harus ada mekanisme bagi hasil. Minimal 50:50-lah. Kita bangun infrastruktur dari APBD, tapi hasilnya diambil pusat semua. Ini bukan model pembangunan berkeadilan,” lanjutnya.
Subandi menyarankan agar Pemprov Kaltim mendorong revisi regulasi melalui jalur politik dan diplomasi kebijakan. Menurutnya, upaya ini bisa dilakukan dengan lobi-lobi strategis kepada kementerian terkait, bahkan sampai ke tingkat presiden. Ia menambahkan, dengan dukungan politik yang saat ini mayoritas mendukung pemerintahan pusat, seharusnya lebih mudah untuk memperjuangkan perubahan tersebut.
“Sudah saatnya daerah penghasil tidak hanya jadi penonton. Kita harus mulai mendapatkan bagian dari kekayaan yang lewat di sungai-sungai kita sendiri,” tegasnya.(Adv/dprdkaltim/yhon)
