Barometerkaltim.id – Permasalahan pertambangan tanpa ijin (Peti) alias ilegal masih marak terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur, bahkan dari aktivitas tersebut selain menggunakan jalan umum untuk pengangkutan juga sering kali bergesekan dengan warga setempat.
Salah satu gesekan yang terjadi yakni saat puluhan warga Rt 8, Desa Rempangan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara menghadang aktivitas houling (pengangkutan) Batu bara ilegal yang melintas, sekitar pukul 01.00 Wita.
Dari video yang beredar warga berusaha memblokade jalan yang dilalui oleh truck-truck yang mengangkut batu bara ilegal namun didatangi oleh sejumlah oknum preman yang diduga jadi “Beking” tambang ilegal tersebut.
Bahkan salah satu oknum preman menyerang salah seorang warga dengan sebilah senjata tajam (Sajam), dari upaya penyerangan tersebut nyaris warga tertikam. Setelah upaya yang dilakukan gagal sejumlah oknum preman tersebut melakukan penjagaan ditempat tersebut, warga pun membubarkan diri.
Dari video tersebut juga terlihat kendaraan roda empat jenis mobil sedan Avanza berwarna putih dengan nomor polisi KT 1077 CZ yang diduga digunakan oleh sejumlah preman untuk mendatangi warga.
Salah seorang warga yang bernama, Danil mengatakan pihaknya telah beberapa kali menghentikan aktivitas tambang koridoran namun malam ini ia beserta warga lain didatangi oleh sejumlah preman.
“Kami untuk kesekian kalinya menghentikan aktivitas tambang yang ada di desa kami, jadi kegeraman kami, malam ini gagal. Karena aktivitas kami waktu menyetop aktivitas tambang ilegal ini dihentikan oleh preman dan membawa senjata tajam,” paparnya Danil. Sabtu (1/4/2023).
Bahkan ia menuturkan ada warga yang nyaris menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh oknum preman yang menjadi “beking” tambang koridoran tersebut.
Di antara kami Hampir di aja di tikam. Mungkin ada video yang menjelaskan hal itu. Kemudian yang meresahkan kami kenapa harus turun ke jalan yang seharusnya bukan kami,” keluhnya.
Oleh karena itu ia beserta warga lain mengharapkan perhatian dan tindakan nyata dari aparat Polri maupun TNI serta pemerintah baik kabupaten Kukar serta pemerintah provinsi Kaltim.
“Karena aparat TNI maupun polri sepertinya tidak tegas dalam hal ini. Kemudian bapak bupati, bapak gubernur, kami ini warga bapak. Tolong pak tolong kami, kalau bukan bapak lalu siapa lagi,” tambahnya.
Wartawan: Redaksi
Editor: Redaksi
